Ketika Anak Tiri Menggugat KHI

KETIKA ANAK TIRI MENGGUGAT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Oleh Drs. Nur Mujib, MH.

(Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah kumpulan hukum-hukum terapan dalam bidang ahwalussahsiyah (hukum keluarga) yang terdiri dari 3 buku. Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan dan Buku III tentang Hukum Perwakafan.

KHI tidak mengatur secara tuntas tentang kedudukan anak tiri baik dalam Hukum Perkawinan maupun dalam Hukum Kewarisan. KHI tidak memberikan definisi terhadap anak tiri. Pengertian secara umum tentang anak tiri adalah anak bawaan suami atau isteri yang bukan hasil perkawinan dengan isteri atau suami yang sekarang. Jadi anak tiri itu ada dua macam. Yang pertama adalah anak suami dari hasil pernikahannya dengan isteri yang lain. Yang kedua adalah anak isteri dari hasil pernikahannya dengan suami yang lain.

Dalam hukum perkawinan, anak tiri ada sedikit diatur, yaitu Dalam Bab VI ketika KHI membicarakan tentang larangan perkawinan dan dalam Bab XI ketika KHI membicarakan tentang batalnya perkawinan.

Dalam Bab VI Larangan Kawin, pasal 39 angka (2) huruf c. dinyatakan dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria “dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla dukhul”. Dalam pasal ini KHI tidak secara tegas menyebut tentang larangan kawin dengan anak tiri, hanya disebut larangan kawin antara seorang pria dengan wanita keturunan isteri atau bekas isteri. Yang dimaksud seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya dalam pasal ini adalah anak tiri. Sebab tidak ada pengertian lain dari wanita keturunan isteri atau keturunan bekas isteri kecuali anak perempuan kandung dan anak perempuan tiri. Sedang larangan kawin dengan anak perempuan kandung sudah diatur dalam pasal 39 angka (1) huruf a. yaitu dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria “dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya”.

Pasal 39 angka (2) huruf c. ini mengambil alih dari firman Allah dalam surat an-Nisa’ ayat 23 "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusuimu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang ada dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Pengaturan larangan kawin dalam pasal 39 angka (2) huruf c. KHI ini tidak sempurna karena hanya menyebut larangan kawin dengan anak tiri macam kedua, tidak ada menyebut larangan kawin dengan anak tiri macam pertama. Pasal ini mengatur larangan kawin antara seorang pria dengan seorang perempuan anak tirinya, yaitu anak tiri macam yang kedua. KHI tidak ada menyebut larangan kawin dengan anak tiri macam pertama, yaitu larangan kawin antara seorang wanita dengan seorang pria anak dari suaminya dari isteri yang lain. Sebagai hukum terapan KHI seharusnya menyebut larangan kawin seorang wanita dengan pria anak tirinya, anak tiri macam pertama, anak suaminya dari isteri yang lain. Walaupun tidak disebutkan, akan tetapi bagaimanapun juga anak dari suami dengan isteri yang lain adalah anak tiri juga, jadi tetap dilarang perkawinan antara seorang wanita dengan pria anak dari suaminya dengan isteri yang lain (anak tiri) dan ternyata ketika KHI mengatur tentang batalnya perkawinan, KHI dalam pasal 70 huruf (d) angka 3. mengatur batalnya perkawinan antara wanita dengan laki-laki anak suaminya dari isteri yang lain.

Selanjutnya dalam Bab XI tentang batalnya Perkawinan, dalam pasal 70 huruf (d) angka 3 dinyatakan perkawinan batal apabila perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai “hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri”. KHI tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan anak tiri. Anak tiri sebagaimana telah diuraikan diatas ada dua macam, yaitu yang pertama adalah anak suami dari hasil pernikahannya dengan isteri yang lain dan yang kedua adalah anak isteri dari hasil pernikahannya dengan suami yang lain.

Batalnya suatu perkawinan menurut ketentuan pasal 22 Undang Undang Perkawinan tahun 1974 adalah apabila perkawinan itu dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan adalah bahwa perkawinan itu dilaksanakan dengan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 39 KHI, antara lain larangan perkawinan antara seorang pria “dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya”.

Ketika membicarakan larangan perkawinan, KHI dalam pasal 39 angka (1) huruf c. hanya mengatur larangan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, anak tiri macam kedua dan tidak mengatur larangan perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria keturunan ayah atau bekas ayahnya, anak tiri macam pertama.

Tetapi ketika membicarakan batalnya perkawinan KHI berlebihan, dalam pasal 70 huruf (d) angka 3, menyatakan perkawinan batal apabila perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai “hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri”.

Dalam pasal 70 huruf (d) angka 3 KHI seharusnya tidak perlu mengatur batalnya perkawinan antara dua orang yang mempunyai hubungan semenda dengan menyebut ibu atau ayah tiri, sebab batalnya perkawinan antara seorang anak dengan orang tua tirinya sudah tercakup dalam pengertian batalnya perkawinan antara seseorang dengan anak tirinya, yaitu batal perkawinan seorang pria (anak tiri) dengan ibu tirinya dan batal perkawinan seorang wanita (anak tiri) dengan ayah tirinya.

Dalam hukum kewarisan, anak tiri tidak disinggung sama sekali oleh KHI. Sementara anak angkat ada diatur sedemikian rupa. Anak angkat diberikan definisi oleh KHI. Dalam pasal 171 huruf (h) KHI mendefinisikan anak angkat sebagai “anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”.

Dalam realitas sosial kita melihat bahwa hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya begitu sangat eratnya seperti hubungan antara orang tua kandung dengan anak kandung. Demikian juga tidak jarang kita lihat bahwa hubungan antara anak tiri dengan orang tua tiri atau sebaliknya antara orang tua tiri dengan anak tirinya sedemikian erat seperti anak kandung dengan orang tua kandung. Oleh karena adanya hubungan yang erat itu, maka ketika orang tua angkat meninggal dunia, KHI dalam pasal 209 memberikan kepada anak angkat berupa wasiat wajibat. Akan tetapi ketika orang tua tiri meninggal dunia, KHI tidak memberikan apa-apa kepada anak tiri. Adilkah yang demikian ini?.

Makna “wasiat wajibah” adalah seseorang dianggap menurut hukum telah menerima wasiat meskipun tidak ada wasiat secara nyata. Anggapan hukum itu lahir dari asas apabila dalam suatu hal hukum telah menetapkan harus berwasiat, maka ada atau tidak ada wasiat dibuat, wasiat itu dianggap ada dengan sendirinya.

Kita melihat bahwa hubungan antara anak tiri dengan orang tua tirinya, kedekatannya sama dengan hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Bahkan kalau kita lihat kedudukan hubungan antara anak tiri dengan orang tua tirinya lebih dekat lagi daripada hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Sebab kalau hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya itu mereka adalah orang lain sama sekali kecuali orang tua angkat itu dari pihak keluarga anak angkat, tetapi kalau hubungan anak tiri dengan orang tua tirinya itu adalah sangat dekat karena salah satunya adalah orang tua kandung. Tetapi mengapa KHI tidak memperhatikan hal ini. Kalau anak angkat mendapat wasiat wajibat ketika orang tua angkatnya meninggal dunia, seharusnya anak tiri juga mendapat wasiat wajibat ketika orang tua tirinya meninggal dunia. Kalau kita gunakan logika bahwa hubungan anak tiri dengan orang tua tiri lebih kuat dari pada hubungan anak angkat dengan orang tua angkatnya karena salah satu dari orang tua anak tiri adalah orang tua kandung, maka dengan menggunakan qiyas aulawi seharusnya anak tiri lebih berhak mendapatkan wasiat wajibat daripada anak angkat.

Kasihanlah anak tiri, ketika orang tua tirinya meninggal dunia tidak mendapatkan apa-apa, sementara kalau orang tua tirinya itu juga mempunyai anak angkat, maka anak angkatnya akan mendapat wasiat wajibat.

Dapat diilustrasikan, bahwa ada seorang suami menikah dengan isteri keduanya yang mempunyai anak tiri dan anak angkat. Ketika menikah dengan isteri kedua suami berstatus duda cerai mati dan ketika hidup bersama dengan isteri pertamanya, karena tidak mempunyai anak, suami isteri itu mengangkat seorang anak menjadi anak angkatnya. Kemudian isteri pertamanya itu meninggal dunia. Jadilah suami itu seorang duda dengan satu orang anak angkat. Kemudian suami itu menikah dengan isteri keduanya. Isteri keduanya itu seorang janda dengan satu orang anak. Jadi dalam rumah tangga suami isteri, suami mempunyai seorang anak angkat dan seorang anak tiri. Ketika suami itu meningggal dunia maka yang menjadi ahli warisnya adalah isteri saja dan anak angkatnya mendapat bagian wasiat wajibat. Lalu anak tirinya hanya gigit jari karena tidak sebagai ahli waris dari bapak tirinya. Adilkah secara hukum, anak tiri dan anak angkat hidup bersatu dengan orang tua angkatnya dan orang tua tirinya, tetapi ketika anak angkat mendapat wasiat wajibat dari warisan bapak angkatnya, maka anak tiri tidak mendapat bagian apa-apa, hanya karena tidak diatur oleh KHI. Wallahu a’lam bisshawab.

 

  • selamat-saiful
  • selamat-muslih
  • selamat-rizal
  • ucapan-kpta
  • Duk-Ellyda
  • ucapan-waka-pta
  • ucapan-wisuda
  • duk-likwan
  • sel-rivai