Ketika Saksi Nikah Tidak Memenuhi Syarat

KETIKA SAKSI NIKAH TIDAK MEMENUHI SYARAT

Oleh : Drs. NUR MUJIB, MH.

(Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam)

Tentang akad nikah, Rasulullah bersabda : “Takutlah kalian kepada Allah dalam hal wanita. Mereka (perempuan) ditangan kalian sebagai amanah dari Allah dan dihalalkan bagi kalian dengan kalimat Allah” (HR Muslim). Yang dimaksud dengan “kalimat Allah” dalam hadits tersebut ialah ucapan ijab dan kabul, akad nikah. Oleh karena demikian penting arti ijab dan kabul bagi keabsahan akad nikah, maka banyak persyaratan yang secara ketat harus dipenuhi untuk keabsahannya. Diantaranya adalah bahwa akad nikah itu harus disaksikan oleh 2 orang saksi.

Demikian pentingnya kehadiran saksi dalam ijab kabul, sehingga Rasulullah bersabda: “La nikaha illa biwaliyyin wa syahidai ‘adlin, tidak dianggap sah suatu akad nikah, kecuali akad nikah itu dilakukan oleh walinya dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang adil” (HR ad-Daruquthni dan Ibnu Hibban). Jadi kalau ada laki-laki dan perempuan melakukan akad nikah, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung pengantin perempuan, tetapi tidak dihadiri oleh 2 orang saksi, atau saksinya hanya seorang, maka nikahnya itu tidak sah.

Untuk menjadi saksi akad nikah tidak sembarang orang bisa ditunjuk, ada persyaratannya. Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan: “Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli”.

Syarat pertama untuk menjadi saksi dalam akad nikah harus 2 orang laki-laki muslim, tidak bisa 2 orang perempuan muslimah atau 2 orang non muslim. Kalau dalam akad nikah itu saksinya perempuan muslimah atau non muslim, maka akad nikahnya tidak sah, karena saksinya tidak memenuhi syarat. Syarat kedua adalah adil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak, berpegang kepada kebenaran, sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Syarat ketiga adalah baligh, atau mampu berdiri sendiri. Ukuran baligh menurut ketentuan pasal 98 ayat (1) KHI adalah 21 tahun. Kalau saksi umurnya kurang dari 21 tahun maka belum memenuhi syarat dan akad nikahnya menjadi tidak sah. Syarat keempat adalah tidak terganggu ingatan, alias berakal sehat tidak gila. Kalau salah satu saksi gila atau dua-duanya tidak waras, maka akad nikahnya menjadi tidak sah. Syarat kelima adalah saksi tidak tuna rungu atau tuli. Kalau tuna rungu atau tuli, maka dia tidak akan bisa mendengar ijab kabul yang dilakukan oleh calon pengantin dan wali nikah. Kalau salah satu saksi atau dua-duanya tuli, maka akad nikahnya tidak sah.

Apabila perkawinan dilaksanakan dengan tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan, maka perkawinan itu dapat dibatalkan melalui Pengadilan Agama (PA). Tentang pembatalan perkawinan yang dilakukan dengan tidak mencukupi syarat yang ada pada saksi, pasal 26 ayat (1) Undang Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menyatakan: “Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami isteri, jaksa, suami atau isteri. Kalau saksi yang 2 orang itu salah satunya beragama non Islam, berarti belum memenuhi syarat rukun saksi. Saksi harus 2 orang dan kedua-duanya harus beragama Islam.

Syarat kehadiran 2 orang saksi dalam peristiwa akad nikah bukan saja untuk menjamin saksi nikah melihat kesinambungan antara ijab dan kabul tetapi juga sangat erat dengan tugas dua orang saksi yang harus dapat melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ijab dan kabul betul-betul telah diucapkan oleh wali dan calon pengantin laki-laki.

Sebagaimana diketahui menurut ketentuan pasal 24 ayat (1) KHI menyatakan bahwa “saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah” dan pasal 24 ayat (2)nya menyatakan bahwa “setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi”. Untuk dapat ditunjuk menjadi saksi nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Tugas utama saksi sebagaimana disepakati oleh para ulama adalah untuk memastikan secara yakin akan keabsahan ijab dan kabul, baik dari segi redaksinya maupun dari segi kepastian bahwa ijab dan kabul itu adalah diucapkan oleh wali dan calon pengantin laki-laki. Secara logika keabsahan suatu redaksi dapat dipastikan dengan cara mendengarnya, akan tetapi bahwa redaksi itu betul-betul keluar dari wali nikah dan calon pengantin laki-laki, kepastiannya hanya dapat diperoleh melalui melihat pengucapan itu sendiri dengan mata kepala. Atau menurut bahasa KHI sebagaimana dinyatakan dalam pasal 26, saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan. Dengan demikian kesaksian orang buta dan orang tuli dalam akad nikah tidak dapat diterima. Karena sudah barang tentu orang buta tidak akan melihat siapa yang sedang melakukan akad. Demikian juga orang tuli tidak dapat mendengar apa yang diijab kabulkan dalam akad nikah.

Pernah terjadi dalam komunitas masyarakat muslim, ada peristiwa akad nikah yang salah satu dari saksi itu beragama non Islam. Saksi yang non Islam tersebut kebetulan adalah salah seorang pejabat tinggi. Diantara yang hadir sebenarnya ada yang mengetahui kalau salah satu saksi akad nikah itu tidak beragama Islam, tetapi segan untuk menyampaikan karena khawatir memasuki wilayah sara, yang riskan. Petugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) berbaik sangka karena di lingkungan komunitas muslim, ia menganggap kalau 2 orang saksi nikah itu semuanya beragama Islam. Maka berlangsunglah akad nikah antara wali nikah dengan pengantin laki-laki itu dengan saksi salah satunya beragama non Islam.

Selang beberapa waktu kemudian, disampaikanlah peristiwa itu kepada PPN, bahwa peristiwa nikah yang ia saksikan dan ia catat beberapa waktu yang lalu itu salah satu saksi nikahnya adalah non Islam. Maka PPN tersebut, setelah yakin apa yang dilaporkan kepadanya memang benar, kemudian mengajukan gugatan pembatalan nikah kepada Pengadilan Agama (PA). Ia tidak langsung mengulang akad nikahnya, tetapi terlebih dahulu mengajukan gugatan pembatalan nikah, karena PPN itu mengerti bahwa instansi yang berhak menentukan sah tidaknya suatu peristiwa pernikahan hanya PA.

Setelah putusan PA yang membatalkan pernikahan yang ia catat, berkekuatan hukum tetap, maka PPN itu atas permintaan keluarga pengantin melakukan akad nikah ulang dengan saksi yang dua-duanya beragama Islam. Dalam upacara ijab kabul akad nikah jika saksinya tidak memenuhi syarat, seperti beragama non Islam, maka pernikahannya tidak sah. Pernikahannya harus dibatalkan dahulu di PA, kemudian dinikahkan ulang dengan saksi nikah yang memenuhi syarat. Wallahu ‘alam bisshawab.

 

  • selamat-saiful
  • selamat-muslih
  • selamat-rizal
  • ucapan-kpta
  • Duk-Ellyda
  • ucapan-waka-pta
  • ucapan-wisuda
  • duk-likwan
  • sel-rivai